Penghematan Kurikulum 2013

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbuddikdasmen), Anies Baswedan, menghentikan Kurikulum 2013 dan memberlakukan kembali Kurikulum 2006.

Banyak ketidakberesan pada awal penerapan Kurikulum 2013. Persiapannya juga tidak matang dari sekolah dan guru. Akibatnya, muncul disparitas antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan.Penerapan Kurikulum 2013 juga sangat boros anggaran proyek pengadaan buku yang mencapai 5,9 triliun rupiah. Ini dibagi dua tahap. Tahap pertama, pengadaan buku melibatkan 48 perusahaan senilai 3,5 triliun. Kedua, mengikutkan 31 perusahaan dengan anggaran 2,4 triliun.

Mestinya anggaran sebesar itu bisa untuk membeli komputer tablet berisi konten pendidikan dan buku elektronik. Tablet bisa dibagikan secara gratis kepada para siswa. Penerapan Kurikulum 2013 mengandung ketidakberesan terkait pengadaan buku dan biaya pelatihan guru yang terindikasi adanya penggelembungan anggaran.

Sejak awal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendusnya. Wajarlah KPK mendukung keputusan karena sarat masalah dan realisasinya banyak yang tidak beres. KPK juga menyatakan Kurikulum 2013 tidak beres dari segi fasilitas penunjang.

Sudah banyak anggaran terbuang sejak Kurikulum 2013 diberlakukan. Kurikulum 2013 yang dirancang berbasis aktivitas itu berimplikasi pada pembengkaan anggaran dan kantong orang tua siswa. Salah satu pemborosan penggunaan buku cetak sekali pakai setiap siswa yang berisi konten Kurikulum 2013 berbasis aktivitas siswa.

Ini menyuburkan kembali mafia perdagangan buku sekolah. Esensinya juga tidak sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi belum disertai sistem pengadaan yang baik dan bersih dari praktik korupsi.

Sejak awal, Kurikulum 2013 telah terbelenggu berbagai persoalan klasik seperti disparitas mutu sekolah, kekurangan infrastruktur, mutu guru, hingga dana BOS yang tidak efektif. Belenggu tersebut semakin kuat karena modus korupsi di lingkungan pendidikan makin subur.

Usaha pemerintahan Jokowi-JK untuk membangkitkan generasi emas Indonesia tidak mudah. Harus ada usaha keras melepas belenggu sistem pendidikan nasional. Dibutuhkan inisiatif jitu guna menyelenggarakan pendidikan sesuai semangat zaman. Seluruh bangsa di muka bumi saat ini tengah berusaha menyelenggarakan pendidikan terbaik bagi rakyatnya.

Maklum, pendidikan menjadi kunci kemajuan dan cara terbaik meningkatkan martabat. Masalahnya, apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan era sekarang. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan benar-benar berkualitas, murah, efektif, mencerdaskan, dan dalam mengimplementasikan nilai-nilai.

Era kini sangat diwarnai fenomena globalisasi dengan konvergensi teknologi informasi dan komputerisasi (TIK). Kaum belia, seperti Sergey Brin dan Larry Page sang perintis Google, semakin mewarnai era dengan berbagai karya visioner mereka.

Tidak bisa dimungkiri, The Search (mesin pencari) telah merevolusi dunia, merombak pranata bisnis, menyegarkan kebudayaan, serta mentransformasikan proses pendidikan begitu cepat. Mesin-mesin pencari bergerak secepat kilat lalu menyajikan berbagai informasi di depan mata.

Dia seperti menelan jutaan perpustakaan, lalu “menyemburkan” ketika diminta. Google, Yahoo,Wikipedia, dan lainlainnya begitu pemurah dan secara sukarela mengunggah karya-karya warga dunia menjadi aset semesta.

Adaptasi

Di tengah kedahsyatan konvergensi TIK, ada pertanyaan besar mengganjal. Bisakah sistem pendidikan negeri ini adaptif dengan semangat zaman. Proses pendidikan mestinya tidak terjebak dalam rutinitas dan formalitas belaka.

Harus ada terobosan inovatif, kreatif, dan transformatif sistem pembelajaran.

Dibutuhkan sistem pembelajaran interaktif yang melibatkan konvergensi TIK secara optimal untuk menunjang materi ajar, peraga, lembar kerja siswa, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan profesi guru, dan standardisasi sekolah.

Berbagai terobosan pada waktunya akan membangkitkan generasi emas. Indikasinya budaya atau komunitas mengunggah ilmu pengetahuan makin subur terutama yang berbasis lokal. Perlu strategi transformasi pendidikan nasional yang lebih berkeadilan, murah, yang berbeda esensi dan praktiknya dengan sistem RSBI/SBI.

Sebenarnya, esensi dasar pembentukan RSBI/SBI dulu adalah mentransformasi pembelajaran. Namun, transformasinya semakin menampar rasa keadilan rakyat dan menyuburkan liberalisme ekonomi pendidikan.

Hal itu merupakan paradoks, mengingat ada arus besar dunia yang sangat menguntungkan segenap aktivitas manusia, khusunya proses pendidikan, yakni pesatnya konvergensi TIK, Open Innovation, Wikinomics dan meluasnya sosial media. Dengan arus itu, mestinya transformasi bisa lebih murah.

Diperlukan visi membangun sistem yang mendukung lingkungan pembelajaran generasi baru atau next generation learning environment dengan memanfaatkan TIK. Tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran dan administrasi.

Selain itu, juga demi intensitas interaksi antara guru, siswa, orang tua, komunitas, dan sekolah yang lebih efektif. Sosok guru yang inspiratif membutuhkan perangkat untuk menunjang proses pengajaran serta meningkatan profesionalitas. Sangat ironis, jika masih ada guru gagap TIK.

Padahal, kekuatan konvergensi TIK dan kemampuan mesin pencari di internet telah merevolusi tata kelola kebudayaan dunia. Di samping itu, transformasi proses pendidikan begitu cepat. Mesin pencari juga sangat pemurah karena menyediakan sumber informasi tak terbatas sebagai bahan baku berkreasi dan berinovasi.

Ada landasan filosofis kokoh untuk transformasi Diknas, yakni sarana dengan program komputer tablet. Implikasinya sangat berarti bagi bangsa, asal tidak terjebak dalam pemborosan anggaran (korupsi).

Kebijakan dan langkah transformasi sarana pendidikan sebaiknya mewujudkan ekosistem C Generation (Conected Generation) yang baik. Dengan demikian, anggaran pendidikan nasional bisa lebih optimal sekaligus bisa menumbuhkan industri kreatif perangkat lunak dan konten produk dalam negeri.

Transformasi tidak perlu bergantung sepenuhnya pada vendor asing karena bisa memboroskan keuangan negara dan mematikan kreativitas anak negeri. Program komputer tablet sebagai sarana pendidikan sesuai dengan tren dunia. Skema pembiayaannya sebaiknya secara gratis.

Alokasinya dari pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) yang selama ini tidak efektif. Proses produksi perangkat keras komputer tablet bisa bekerja sama dengan BUMN, swasta, atau perguruan tinggi. Sementara aplikasi perangkat lunak dan konten bisa menggunakan hasil karya pengembang dalam negeri.

Hemat Dwi Nuryanto  ;   Lulusan UPS Toulouse, Prancis

KORAN JAKARTA,  15 Desember 2014